Indonesia Bersama Penjaga Hutan Dunia, Satukan Suara Bela Hak Alam dan Manusia

Brazzaville, Kongo – Perwakilan masyarakat adat dan komunitas lokal dari kawasan hutan tropis terbesar dan paling vital di dunia, termasuk 22 orang delegasi dari Indonesia, berkumpul dalam Kongres Global Pertama Masyarakat Adat dan Komunitas Lokal dari daerah Aliran Sungai Hutan (Three Basins Summit) yang digelar pekan ini di Brazzaville, Republik Kongo, pada 26-30 Mei 2025.

Kongres bersejarah ini diselenggarakan oleh Global Alliance of Territorial Communities (GATC) dan bekerjasama dengan Rights and Resources Initiative (RRI). Acara ini menjadi pertemuan pertama yang menyatukan penjaga hutan dari Amazon, Kongo, Borneo-Mekong-Asia Tenggara, dan Mesoamerika, wilayah yang selama ini dijaga dan dirawat oleh masyarakat adat dan komunitas lokal sebagai benteng terakhir keanekaragaman hayati dan penyeimbang iklim global.

“Kongres global ini adalah tonggak sejarah bagi persatuan masyarakat di kawasan hutan tropis. Kami hadir sebagai koalisi hidup, membawa kearifan leluhur dan desakan untuk membela hak-hak alam dan masyarakat kami. COP30 (Konferensi Iklim PBB yang akan digelar pada November 2025 di Brasil) hanya satu titik dalam perjalanan panjang perjuangan ini,” ujar Juan Carlos Jintiach, Sekretaris Eksekutif GATC.

Sekretaris Jenderal Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN) Rukka Sombolinggi, juga turut menyampaikan refleksi atas perjuangan panjang komunitas Masyarakat Adat dalam forum Internasional ini.

Rukka menyebut GATC telah dibentuk sepuluh tahun lalu. Seiring perjalanan waktu, aliansi ini menyaksikan perempuan adat di Afrika mulai memanen hasil kerja kolektif. Namun, Rukka berharap komunitas masyarakat adat jangan terlalu banyak dibebani administrasi. “Jika itu terjadi, maka kita justru sedang melemahkan para penjaga bumi itu sendiri,” ungkapnya.

Kongres diawali dengan perayaan gerakan perempuan GATC melalui workshop interaktif yang menyoroti pentingnya akses langsung perempuan adat dan komunitas lokal terhadap pendanaan iklim. Menteri Ekonomi Kehutanan Republik Kongo, Rosalie Matondo, membuka kegiatan ini pada Selasa lalu (27/5/2025) dan menekankan pentingnya sinergi antara perlindungan lingkungan, pertumbuhan ekonomi, dan partisipasi aktif masyarakat adat dan komunitas lokal dalam pembangunan global.

“Saya sangat menghargai kepemimpinan perempuan adat dan komunitas lokal yang merawat komunitas, wilayah, dan keluarga kita demi keberlanjutan bumi lintas generasi,” ujar Menteri Matondo.

Mengapa Kongres Ini Penting?

Di tengah krisis iklim dan ancaman terhadap keanekaragaman hayati, wilayah yang dikelola oleh masyarakat adat terbukti memiliki tingkat deforestasi yang jauh lebih rendah. Namun, pengakuan global terhadap peran penting mereka belum sepenuhnya diiringi oleh perlindungan hukum dan pendanaan langsung yang memadai. Kongres ini hadir sebagai wadah untuk menyuarakan strategi bersama yang dipimpin masyarakat adat agar hak, pengetahuan, dan sistem kehidupan mereka menjadi pusat dari tata kelola lingkungan global.

“Ini bukan semata soal pendanaan atau keadilan iklim. Sudah saatnya proses-proses kebijakan dibuat lebih manusiawi. Wilayah, budaya, dan suara kami telah sejak lama memperingatkan dunia tentang titik-titik krisis yang tidak bisa dipulihkan. Kini dunia harus mendengar, dan komunitas dari seluruh kawasan hutan harus terus memimpin dengan harapan dan tekad untuk masa depan,” ujar Joseph Itongwa, Koordinator REPALEAC (The Network of Indigenous and Local Communities for the Sustainable Management of Forest Ecosystems in Central Africa), anggota GATC.

Kongres ini juga melanjutkan semangat dari forum perempuan adat pertama di Afrika Tengah dan Cekungan Kongo yang digelar di Brazzaville pada 2023. Dalam forum tersebut, REPALEAC, GATC, RRI, dan Central African Forests Commission (COMIFAC) merumuskan roadmap untuk memperkuat peran perempuan adat dalam ketahanan iklim dan pelestarian hutan.

Membangun Koalisi Global untuk Keadilan Hutan

“Membela Bumi berdasarkan pengetahuan leluhur kami adalah bentuk perlawanan. Kongres ini membuka jalan untuk memperkuat suara dan peran perempuan adat dalam tata kelola wilayah yang adil,” ujar Sara Omi Casama, pengacara Emberá dari Panama dan perwakilan gerakan perempuan GATC.

“Para pemimpin politik mulai mengakui bahwa pengetahuan kami memiliki dasar ilmiah. Perubahan iklim tidak bisa disederhanakan, semua saling terkait. Pertemuan ini menjadi langkah penting untuk memperlihatkan aksi nyata dari wilayah kami dan membangun aliansi yang menempatkan kehidupan dan keseimbangan planet sebagai prioritas,” kata Levi Sucre Romero, warga masyarakat adat Bribri dari Kosta Rika dan Direktur Aliansi Masyarakat Hutan Mesoamerika (AMPB). ****