Menpar Widiyanti Respon Positif Pancabutan Ijin 4 Tambang di Raja Ampat
Jakarta – Menteri Pariwisata Widiyanti Putri Wardhana merespons positif pencabutan izin operasional empat perusahaan tambang di Raja Ampat, Papua Barat Daya.
Empat izin tambang nikel yang dicabut itu milik PT Anugerah Surya Pratama (ASP), PT Mulia Raymond Perkasa (MRP), PT Kawei Sejahtera Mining (KSM), dan PT Nurham yang dinilai telah melakukan pelanggaran terhadap ketentuan lingkungan hidup.
“Kementerian Pariwisata menyambut baik langkah evaluasi dan pengawasan yang dilakukan oleh Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, Kementerian Lingkungan Hidup, serta Kementerian Kehutanan. Kolaborasi ini menunjukkan bahwa pemerintah satu suara dalam menjaga warisan alam Indonesia,” ujarnya.
Langkah ini ditempuh bukan hanya dalam upaya untuk menjaga Raja Ampat sebagai destinasi wisata prioritas dan UNESCO Global Geopark. Namun juga sekaligus melindungi lingkungan dan warga lokal.
Baca juga: Tindak Tegas Perusakan Hutan, Polda Riau Amankan 4 Orang Tersangka
Baca juga: Nest to Meet You dan Upaya Kelestarian Burung melalui Fotografi
Ini juga merupakan bagian dari komitmen kuat lintas kementerian untuk melindungi ekosistem yang rentan namun sangat berharga. Apalagi, Raja Ampat adalah mahakarya alam yang harus dijaga bersama. Bukan hanya untuk dinikmati hari ini, tapi juga untuk diwariskan kepada generasi mendatang.
“Langkah pencabutan izin tambang ini adalah sinyal bahwa Indonesia serius menempatkan keberlanjutan di atas kepentingan sesaat,” dia menegaskan.
Sebagai tindak lanjut, Kementerian Pariwisata mengusulkan pembentukan tim lintas kementerian untuk menyusun Masterplan Terpadu Raja Ampat. Rencana itu berorientasi pada pengembangan pariwisata yang berkualitas dan berkelanjutan dengan menekankan keterpaduan antara aspek ekologi, sosial budaya, dan ekonomi.
Kementerian Pariwisata Ambil Sejumlah Langkah Strategis
Kementerian Pariwisata mengambil sejumlah langkah strategis untuk memastikan Kawasan Raja Ampat tetap terlindungi sebagai upaya menangani isu nasional #saverajaampat. Pentingnya keseimbangan antara ekonomi dan ekologi pun menjadi hal yang ditekankan dalam pembangunan, khususnya pariwisata.
“Kita ingin pembangunan apapun, termasuk kepariwisataan, harus menjaga keseimbangan antara ekologi, teritori sosial, dan skala ekonomi,” ujar Menteri Pariwisata Widiyanti.
Pengembangan pariwisata di Raja Ampat memerlukan fondasi utama, berupa kelestarian lingkungan dan kesejahteraan masyarakat lokal. Dalam pembangunan kawasan Raja Ampat ke depan, seluruh arah kebijakan akan berpedoman pada prinsip keberlanjutan, keadilan sosial, dan ketahanan ekosistem.****
